SEMARANG - Situasi politik dalam negeri belakangan ini semakin dinamis dan menuntut analisis yang objektif.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA) Jawa Tengah, Bagas Ardhianto Saputra menyatakan, Perkembangan sejumlah peristiwa menunjukkan bahwa akumulasi persoalan ekonomi, sosial, dan politik semakin menajamkan ketegangan antara rakyat dan elit.
"Pertama, Kondisi Ekonomi Rakyat mengalami krisis daya beli yang masih membayangi sebagian besar masyarakat." Kata Bagas Ardhianto Saputra dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, disejumlah daerah, kebijakan efisiensi justru memperburuk keadaan.
Selanjutnya, Peningkatan PBB di Kabupaten Pati hingga 250% memicu gelombang protes yang kemudian menumbuhkan solidaritas dari wilayah lain.
Bagas pun mengingatkan, Peristiwa Pati menjadi pemicu awal keresahan publik.
"Kedua, DPR dan menjadi Pemantik Baru." ungkapnya.
Ia pun menjelaskan, Tak lama berselang, DPR menambah ketegangan melalui isu kenaikan tunjangan serta sejumlah pernyataan dan tindakan anggotanya yang dinilai arogan dan tidak empatik.
Lebih lanjut, Pernyataan-pernyataan kontroversial hingga sikap tidak pantas di forum resmi memicu kemarahan publik.
"Akibatnya, aksi besar digelar di DPR RI pada 25 Agustus dengan tuntutan drastis: pembubaran DPR." imbuh Bagas.
"Ketiga, Akar Kontradiksi Sosial memperparah." ujar
Ia menguraikan, Kasus-kasus korupsi, gaya hidup mewah pejabat hanyalah gejala di permukaan.
Menurut Bagas, Akar masalah sesungguhnya terletak pada distribusi hasil kerja yang tidak merata.
Buruh, tani, dan nelayan bekerja keras namun hanya memperoleh sedikit, sementara elit politik menikmati bagian terbesar.
Ketidakadilan ini jelas bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, seharusnya menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan utama.
"Keempat, Konflik Elit dan Mutasi Kontradiksi" jelasnya.
Diketahui, Sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, pergantian kekuasaan sering diwarnai konflik elit—dari masa Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur.
Namun konflik tersebut bukanlah kontradiksi pokok , melainkan _mutasi kontradiksi_ yang tidak mengubah struktur ekonomi negara.
"Rakyat tetap tidak beranjak dari posisi tertindas." tandasnya.
Meskipun, Reformasi 1998 sempat membuka ruang perubahan lebih mendasar, namun segera diinterupsi oleh kepentingan elit.
Bahkan pada Pilpres 2014 dan 2019, perseteruan antar calon justru memecah rakyat menjadi dua kubu, memperdalam polarisasi, sementara akar ketimpangan tetap terabaikan.
"Kelima, Hilirisasi dan Peluang Perubahan". Jelasnya.
Bagas menyebut, Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi merangkul Prabowo dalam kabinet dan di penghujung masa jabatan meluncurkan program Hilirisasi.
Program ini sejatinya sejalan dengan gagasan industrialisasi nasional yang menekankan pentingnya mengolah sumber daya di dalam negeri, bukan menjualnya mentah ke pasar global.
Strategi ini berimplikasi besar: pembangunan smelter, pertumbuhan industri pengolahan, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya nilai tambah.
Menurutnya, Pihak yang paling dirugikan adalah negara industri maju yang terbiasa membeli bahan mentah murah, serta pengusaha domestik yang selama ini nyaman memperoleh keuntungan cepat dari ekspor.
Namu, hambatan tetap ada. Corak feodal masih melekat, terutama dalam penguasaan tanah melalui HGU dan alih fungsi hutan secara semena-mena.
Jika hilirisasi ingin berhasil, penertiban HGU, pengusaha nakal, serta pembenahan BUMN harus dilakukan secara konsisten.
"Keenam, Ancaman Politik Adu Domba." bebernya.
Bagas menekankan, Di tengah momentum ini, politik adu domba kembali mencuat.
Sesama anak bangsa diprovokasi untuk bertikai, sehingga energi rakyat habis untuk konflik horizontal.
Jika hal ini dibiarkan, Menurut Bagas, rakyat tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, sementara pihak asing dan elit oportunis justru diuntungkan.
Bagas pun mempertegas, Keadilan sosial bukan sekadar semboyan, melainkan amanat konstitusional dan filosofis bangsa.
Dan Hilirisasi berpotensi menjadi langkah strategis menuju kedaulatan ekonomi, tetapi hanya jika dijalankan secara konsisten untuk kepentingan rakyat.
"Tantangan terbesarnya adalah memastikan agar konflik horizontal tidak kembali mengaburkan kontradiksi pokok, ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya oleh segelintir elit." pungkasnya. (Chris)
publikasi HR
Social Footer