SURABAYA, mediabhayangkara.id – Kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut perhatian lintas sektor. Tak hanya penegakan hukum, fase pemulihan sosial dan ekonomi bagi para penyintas narkoba menjadi kunci penting agar mereka benar-benar pulih dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Melihat tantangan itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menegaskan perlunya bantuan alat usaha produktif bagi eks pasien rehabilitasi. Menurutnya, dukungan ekonomi merupakan fondasi utama dalam mencegah mantan pengguna narkoba kembali terjerumus pada lingkaran penyalahgunaan.
“Setelah selesai rehabilitasi, masalah yang mereka hadapi bukan lagi medis, tetapi ekonomi. Banyak dari mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan karena stigma sosial yang masih melekat. Bantuan alat usaha bisa menjadi pintu awal bagi mereka untuk bangkit dan mandiri,” ujar Ning Lia di Surabaya, Sabtu (25/10/2025).
Lia menjelaskan bahwa aspirasi tersebut muncul dari hasil serap aspirasi masyarakat dan lembaga rehabilitasi selama masa reses. Banyak pengelola lembaga yang menilai dukungan ekonomi pascarehabilitasi masih minim. Padahal, banyak penyintas yang sudah memiliki keterampilan dan semangat berwirausaha, tetapi terbentur keterbatasan modal dan fasilitas.
“Pemulihan sosial itu tidak bisa hanya dengan terapi medis. Harus ada pendampingan dan pemberdayaan ekonomi agar mereka bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat,” ungkap salah satu pengelola IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) di Sidoarjo.
Lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat seperti IPWL terbukti efektif dalam membantu pasien membangun kembali kepercayaan diri melalui pelatihan kerja dan dukungan alat usaha. Namun, kapasitas IPWL sering kali terbatas karena minimnya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Ning Lia, IPWL memegang peranan vital dalam sistem rehabilitasi sosial di tingkat akar rumput. Namun, keberadaan mereka masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.
“IPWL selama ini menjadi garda terdepan dalam proses pemulihan sosial, tapi daya dukungnya terbatas. Negara harus hadir memperkuat mereka, salah satunya melalui bantuan dekonsentrasi dari Kementerian Sosial sebagaimana pernah dijalankan sebelumnya,” tegas Lia.
Ia menambahkan, kemandirian ekonomi eks pasien rehabilitasi bukan sekadar tujuan akhir, melainkan bentuk konkret keberhasilan program anti-narkoba nasional. “Keberhasilan itu bukan hanya ketika seseorang sembuh dari ketergantungan, tapi ketika ia kembali produktif dan bisa menafkahi keluarganya dengan cara yang bermartabat,” ujarnya.
Menindaklanjuti hasil serap aspirasi di lapangan, Komite III DPD RI telah menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI, agar memperkuat kembali program bantuan dekonsentrasi untuk IPWL.
Program ini dinilai efektif dalam mendukung operasional lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga pendamping, penyediaan sarana rehabilitasi, hingga dukungan pemulihan sosial dan ekonomi bagi pasien.
“Perlu ada mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel dan tepat sasaran, termasuk membuka ruang kolaborasi antara IPWL, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial keagamaan. Kolaborasi lintas sektor ini penting agar proses rehabilitasi tidak berhenti di tahap medis, tetapi berlanjut pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Lia.
Perempuan yang juga dikenal sebagai Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI ini menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan pascarehabilitasi harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang.
Dengan kemandirian ekonomi, para mantan penyalahguna narkoba tidak hanya sembuh secara medis, tetapi juga kembali berperan positif di tengah masyarakat.
“DPD RI akan terus mengawal agar Kementerian Sosial memperkuat peran IPWL. Kita ingin para penyintas menjadi bagian dari solusi, bukan lagi dianggap sebagai masalah,” tegas Ning Lia.
Di akhir pernyataannya, Ning Lia mengajak dunia usaha, pesantren, dan organisasi sosial keagamaan untuk berkolaborasi memberikan pelatihan, pendampingan, serta bantuan alat usaha bagi para penyintas.
“Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program rehabilitasi benar-benar melahirkan kemandirian yang berkeadilan,” pungkasnya. (*/HR)
Social Footer