SURABAYA, mediabhayangkara.id — Senator muda asal Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilainya mampu menjaga kinerja pemerintahan tetap stabil di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan. Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, ditambah perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah, disebut tidak mengganggu jalannya program-program strategis Pemprov Jatim.
Menurut Ning Lia, kondisi fiskal yang menantang sejatinya berpotensi memperlambat pembangunan dan pelayanan publik. Namun, yang terjadi di Jawa Timur justru sebaliknya. “Ini menunjukkan adanya kepemimpinan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tidak semua daerah mampu bertahan dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Pengurangan dana transfer pusat yang cukup signifikan, kata Lia, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Namun Pemprov Jatim dinilai mampu merespons dengan kebijakan yang tepat, tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat. Ia menyebut langkah tersebut patut menjadi rujukan bagi daerah lain.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa penurunan pendapatan tidak berdampak pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Memang banyak yang heran, di tengah menurunnya pendapatan, program Pemprov tetap berjalan normal. Kuncinya ada pada efisiensi dan fokus,” kata Adhy.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Timur melakukan penyisiran menyeluruh terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Program-program yang bersifat pendukung atau dampaknya tidak signifikan ditunda, sementara anggaran difokuskan pada program inti dan tugas serta fungsi utama (tusi) perangkat daerah. “Efisiensi dilakukan secara ketat, terutama pada belanja yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik,” ujarnya.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Jatim juga melakukan optimalisasi aset daerah. Aset-aset produktif, termasuk kepemilikan saham pada BUMD seperti Bank Jatim, terus dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan daerah. Tidak hanya itu, aset-aset yang selama ini menganggur juga mulai dimanfaatkan agar bernilai ekonomis.
“Optimalisasi aset menjadi salah satu sumber penting untuk menutup celah fiskal. Pendapatan dari berbagai sumber ini menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan,” tambah Adhy.
Meski demikian, kebijakan efisiensi dan optimalisasi aset tersebut tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak menilai langkah pengetatan anggaran berpotensi menghambat sektor tertentu. Namun Pemprov Jawa Timur menegaskan tetap fokus pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Lia Istifhama menilai perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, selama orientasi kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, ia menilai langkah Pemprov Jatim berada di jalur yang tepat. “Yang terpenting, pelayanan publik tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi yang terukur dan pengelolaan aset yang lebih agresif, Pemprov Jawa Timur menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk tetap melaju. Sebaliknya, situasi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. (*/HR)
Social Footer