GRESIK - Menguap, Rp. 1.222.877.000 kucuran Dana Desa anggaran 2024 bersumber dari APBN untuk sebuah Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sontak menuai gunjingan publik.
Sebab, Desa Randupadangan tidak sebesar Desa lainnya yang mempunyai jumlah Penduduk lebih besar namun mendapat kucuran Dana Desa dengan nilai anggaran dibawahnya.
Selain mendapat Dana Desa Rp. 1.222.877.000, ditambah lagi ratusan juta bantuan keuangan dari Pemkab Gresik, berdasarkan informasi yang diperoleh, Uang Rakyat Milyaran tersebut disinyalir hanya diketahui, dikelola dan dimonopoli oleh Kepala Desa, Anhar.
Banyak pihak merasa curiga penyaluran uang Desa Randu Padangan sejak Kades Anhar menjabat yang diperiksa Tim Auditor Inspektorat Gresik diduga tidak akuntabel dan kurang teliti dalam mengevaluasi SPJ yang dibuat Kades.
Jumlah penduduk yang kecil, perlu dipertanyakan anggaran bisa mencapai Rp. 1.222.877.000, ketelitian pemeriksaan Inspektorat harus betul-betul jujur dan transparan dihadapan masyarakat Umum.
“Jika tidak transparan dan jujur tim pemeriksa internal bisa jadi ada permainan mata, dugaan saling tutup dan suap antara Pemdes dengan petugas pemeriksa Inspektorat. "pungkas SW Aktivis anti Korupsi, kamis (10/10/2024).
Terdapat kejanggalan pos belanja modal diduga sebagai modus penggelembungan aliran dana ditahap 1 Dana Desa Tahun 2022 yaitu, Belanja program ketahanan pangan bantuan modal penebusan pupuk subsidi yang merupakan kerja sama BUMDes dan Poktan setempat sebesar Rp. 141.151.200, diduga sebagai lahan empuk untuk meraup untung.
Selain itu pada DD tahap 3 ditahun yang sama juga dianggarkan belanja sejenis senilai Rp.55.858.000, ini diduga bermuatan korupsi. kuat dugaan anggaran ini dimanipulasi, harus di evaluasi secara cermat oleh auditor Inspektorat dan penegak hukum.
"Kami berharap ada pemeriksaan DD dari Inspektorat yang jujur, akuntabel, berintegritas, tidak tutup mata dan hanya terima laporan Kades diatas meja saja, tanpa turun lokasi desa," Ketusnya.
Selanjutnya, biaya pembangunan kios milik desa periode pertama senilai Rp. 41.678.000 ditahap 2 dan tahap 3 tahun 2022 senilai Rp. 40.000.000 yang perlu dipertanyakan volume fisik lapangan dan apakah sesuai spesifikasi (RAB), jangan-jangan ini hanya belanja mark up.
Laporan realisasi penyaluran beberapa pos kegiatan DD diatas sarat permainan yang berpotensi merugikan uang negara. Dan ini harus diusut aparat penegak hukum dan Tim Auditor Inspektorat.
Ditahun 2023 yang fenomenal adalah pembangunan kios milik Desa 11 unit dengan angka Rp. 391.864.000 , kuat dugaan anggaran ini dimark up, harus di evaluasi secara cermat oleh auditor Inspektorat dan penegak hukum.
Pengeboran Sumur Bor terpantau dianggarkan 2 kali, pada DD tahun 2021 sebesar Rp. 160.000.000 dan tahun 2023 tahap 2 sebesar Rp. 244.000.000 yang juga digunakan untuk program penanaman tanaman buah diduga sebagai lahan empuk untuk manipulasi anggaran.
Pada DD tahun 2024 tahap 1, Desa Randupadangan melakukan pembayaran material bangunan untuk kegiatan pembangunan lumbung pangan sebesar Rp. 115.703.500, dan pembangunan gedung lumbung pangan sebesar Rp. 214.920.000, terlihat pekerjaan pondasi kurang simetris dengan beberapa sisi yang tidak kokoh dikhawatirkan mengurangi kekuatan kaki bangunan, ukuran besi pun nampak janggal.
Rencananya awak media akan menggandeng konsultan untuk mengetahui kelayakan kontruksi bangunan yang dibiayai dari uang rakyat tersebut.
"dugaan kami pengerjaannya tidak sesuai RAB, mohon kepada inspektorat kabupaten gresik supaya memeriksanya. laporan ini juga kami sertakan bukti fotonya." Pungkasnya.
Kepala Desa Anhar saat hendak dikonfirmasi dikantornya, kamis (10/10/2024) nampak terburu-buru menghindari awak media, dengan setengah berlari ia mengatakan jika konfirmasi sebaiknya ke Sekdes saja.
Namun jawaban tidak terduga dilontarkan Sekdes saat mendapat pertanyaan awak media, Sekdes dengan tegas mengatakan tidak takut jika diberitakan terkait apapun, "silahkan beritakan saya tidak takut," ungkap Carik..Tutup...
(Ratno)
Social Footer