Breaking News

SBMI JAWA TIMUR MINTA PEMERINTAH SERIUS EVALUASI RENCANA PENEMPATAN PMI KE ARAB SAUDI


Ketua DPW SBMI Jawa Timur Endang Yulianingsih merespons adanya rencana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang mau akhiri moratorium dan akan kembali mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.


"Sampai di Jawa Timur masih marak kesimpangsiuran informasi lowongan dilapangan, banyak perekrutan calon pmi oleh oknum dan mengaku dari P3MI yang akan ditempatkan di timur Tengah dan salah satunya Arab Saudi, setelah kami kroscek ke Disnaker ternyata timur tengah masih moratorium" kata Yuli saat dihubungi, Rabu (05/02/2025).


Dia mengatakan evaluasi penting agar benar-benar bisa bermanfaat melindungi buruh migran.


"Jadi kita sebagai buruh migran harus terus   mengawal dan mengawasi pemerintah supaya serius mengevaluasi proses pencabutan ini dan nantinya harus betul-betul melindungi buruh migran, selama ini pemerintah belum menyampaikan hasil uji coba penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi namun selalu diperpanjang setiap tahunnya" ujar dia.


SBMI Jawa Timur mencatat sepanjang tahun  2024 kemarin ini telah menerima aduan 6  kasus dari Timur Tengah dan terutama Arab Saudi dari berbagai Daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jenis kasus yang dialami: Gagal Berangkat, Pemerasan,  Penipuan, Loker bodong, Tidak Digaji, Kekerasan Fisik dan Seksual, Tidak diperbolehkan pulang sampai kontrak kerjanya habis, bahkan sampai jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.


"Beberapa korban dari Jawa Timur  sampai hari ini masih ada yang ditampung dalam ketidakpastian di sebuah penampungan agency di Arab Saudi dan untuk semua kebutuhan pribadi mereka harus beli sendiri dan belum mendapatkan loker atau majikan, ketika minta pulang atau mundur dalam proses tersebut mereka harus bayar denda ganti rugi puluhan juta" kata Yuli.


Sebelumnya dalam media Menteri KP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan telah bertemu dengan pihak Arab Saudi mengenai rencana pengiriman PMI dan proses penjajakan akan dilakukan pada bulan ini.


Beberapa poin yang diusulkan menteri antara lain  jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi dengan sistem coverage yang bagus, sistem gaji, agencynya harus BUMN-nya bukan perseorangan dengan sistem ada jaminan dari negara dan harus tertuang dalam bilateral antar negara.


(Paul)

CV.Rohmah Kavlingan Depan UPT SD NEGERI 228 Jl.Raya Menganti No.419 Hp.0822-45275979

CV.Rohmah Kavlingan Depan UPT SD NEGERI 228 Jl.Raya Menganti No.419 Hp.0822-45275979

CV.ROHMAH KAVLING

CV.ROHMAH KAVLING

Iklan Disini

Type and hit Enter to search

Close