Kabupaten Bogor, - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Bogor terkait lahan di Perumahan Dramaga Pratama, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, belum membuahkan hasil. Rapat yang digelar Rabu (10/9/2025) siang di Gedung DPRD Kabupaten Bogor itu berlangsung tertutup dan hanya dihadiri perwakilan dinas serta unsur pemerintah daerah.
Sejumlah pejabat hadir sesuai undangan resmi, mulai dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Satpol PP, Disperdagin, Camat Ciampea, hingga Kepala Desa Cibadak. Namun, pihak pengembang PT Surya Pelita Pratama yang dinantikan justru tidak menghadiri agenda penting tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Maulana, mengonfirmasi bahwa absennya pengembang membuat rapat harus ditunda. “Pihak PT-nya tidak hadir, jadi dilanjutkan esok,” ucap Irvan usai rapat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin Sogir atau akrab disapa Abi Sogir, menilai jalannya rapat belum menghasilkan keputusan yang jelas. “Alot,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai proses hasil rapat.
RDP ini digelar di tengah memanasnya isu dugaan penipuan jual beli tanah yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, M. Hasani. Ia dilaporkan oleh seorang warga Ciomas, Dini, ke Polda Jawa Barat atas transaksi tanah miliaran rupiah yang belakangan diketahui bermasalah. Selain laporan pidana, gugatan perdata dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum juga dilayangkan ke PN Cibinong.
Kasus tersebut kini teregister dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/384/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT serta Gugatan Perkara Nomor: 362/Pdt.G/2025/PN Cbi. Nama M. Hasani pun semakin menjadi sorotan publik, terlebih setelah proses RDP tidak berjalan mulus. (*/ella)
publikasi HR
Social Footer