Malang, - Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa. Dalam forum ini, berbagai pihak hadir, termasuk Kepala Desa H. Saiful Arifin, S.E., Camat, Babinkamtibmas, BPD, perangkat desa, RT, RW, tokoh masyarakat, karang taruna, serta perwakilan warga, Rabu (10/9/2025).
Musdes kali ini fokus membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) untuk tahun 2027, sekaligus mengkaji strategi pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Prioritas Utama Ketahanan Pangan dan Penyertaan Modal.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah alokasi minimal 20% Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Pemerintah pusat menegaskan bahwa penguatan sektor pangan desa, menjadi prioritas untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi kerentanan pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi warga.
Dalam diskusi, muncul pembahasan mengenai penyertaan modal untuk mendukung berbagai unit usaha masyarakat. Salah satu wacana adalah memanfaatkan Rp292 juta yang ada dalam APBDes untuk kegiatan produktif, seperti,
Pengadaan peralatan kerja dan etalase usaha.
Dukungan permodalan kelompok tani
Pengembangan peternakan ayam petelur. Pengadaan sarana budidaya sayuran dan pertanian hidroponik,
Peningkatan kualitas hasil perkebunan dan pertanian lokal.
Namun, Kepala Desa menegaskan bahwa seluruh rencana penggunaan dana harus mengikuti aturan dan diarahkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Dana desa harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran. Jika digunakan untuk kegiatan pendukung ketahanan pangan, maka dampaknya harus terasa langsung oleh masyarakat,” ujar H. Saiful Arifin
Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci.
Musdes juga menjadi ruang terbuka bagi warga untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi. Dalam forum ini, warga Dawuhan menyuarakan pentingnya,
Peningkatan fasilitas penunjang usaha masyarakat Transparansi penggunaan dana.
Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat.
Beberapa warga bahkan mengusulkan agar program ketahanan pangan dilakukan dengan sistem kemitraan, misalnya bekerja sama dengan pemilik lahan atau kandang yang belum dimanfaatkan, sehingga modal desa dapat langsung mendorong produksi pangan lokal. Pembangunan Desa Berbasis Kesejahteraan.
Kebijakan pemerintah pusat mendorong desa - desa untuk lebih fokus pada kesejahteraan warga melalui kemandirian pangan. Dalam konteks ini, Desa Dawuhan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, dan perkebunan yang dimiliki, sehingga dampaknya bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat.
Musdes menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan desa tidak bisa hanya dilakukan dari atas, tetapi harus melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan adanya forum diskusi seperti ini, pemerintah desa berharap transparansi meningkat dan kepercayaan warga terhadap pengelolaan anggaran semakin kuat.
Hasil Musdes ini akan dituangkan dalam RKP Desa 2025 dan menjadi acuan penyusunan program prioritas tahun depan. Pemerintah desa juga berkomitmen untuk, Memastikan 20% Dana Desa benar - benar diarahkan ke program ketahanan pangan.
Memaksimalkan penyertaan modal desa untuk usaha produktif. Menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat
Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat, Desa Dawuhan menargetkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. {ttk}
publikasi HR
Social Footer