Mediabhayangkara.id Karanganyar – Memasuki hari ke-9 Operasi Zebra Candi 2025, Satlantas Polres Karanganyar terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat melalui Program Polantas Menyapa. Kegiatan yang digelar di area Samsat Karanganyar ini difokuskan pada imbauan tertib administrasi kendaraan, khususnya kewajiban membayar pajak tepat waktu dan memastikan STNK tetap berlaku, Selasa 25 Nopember 2025.
Melalui pendekatan humanis, petugas Satlantas memberikan sosialisasi langsung kepada wajib pajak terkait mekanisme pembayaran pajak tahunan maupun lima tahunan, sekaligus memperkenalkan berbagai layanan yang telah disiapkan seperti Samsat Induk, Samsat Keliling, dan gerai Samsat untuk memudahkan masyarakat.
Kasat Lantas Polres Karanganyar, AKP Agusta Ryan Mulyanto, S.T.K., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa ketertiban administrasi kendaraan menjadi salah satu fokus utama dalam Operasi Zebra Candi 2025.
" di hari ke-9 Operasi Zebra Candi 2025 ini kami mengingatkan kembali masyarakat untuk memastikan STNK masih berlaku dan pajak kendaraan dibayar tepat waktu. ketertiban administrasi adalah bagian penting dari upaya menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas,” ujarnya.
AKP Agusta Ryan menambahkan bahwa berbagai fasilitas pelayanan telah disiapkan agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus pajak kendaraan.
" kami berharap masyarakat memanfaatkan layanan samsat yang tersedia sehingga pengurusan pajak bisa selesai cepat, mudah, dan tanpa kendala,” tambahnya.
Sementara itu, Baur Samsat Polres Karanganyar, Aipda Suwarno, menyoroti masih adanya masyarakat yang kurang memahami prosedur serta tenggat pembayaran pajak.
" kami selalu siap membantu wajib pajak, mulai dari informasi persyaratan hingga proses pelayanan. cukup membawa KTP, STNK, dan dokumen pendukung, maka pembayaran pajak bisa langsung diproses. jangan menunggu sampai jatuh tempo,” jelasnya.
Dengan edukasi yang diberikan di hari ke-9 Operasi Zebra Candi 2025 ini, Satlantas Polres Karanganyar berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kendaraan sehingga angka pelanggaran dapat ditekan dan pelayanan publik berjalan lebih optimal.
Khnza Haryati
Social Footer