BONDOWOSO, mediabhayangkara.id - Praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan (leasing) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Kasus terbaru melibatkan PT BAF (Bussan Auto Finance) cabang Bondowoso, yang diduga melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap debitur terkait keterlambatan pembayaran angsuran kendaraan.
Seorang debitur BAF Bondowoso menerima serangkaian pesan singkat (chat) bernada ancaman dari pihak leasing. Dalam pesan tersebut, pihak BAF menyatakan akan segera menarik unit kendaraan secara paksa jika pembayaran tidak segera dilakukan. Lebih lanjut, BAF menegaskan bahwa tidak ada negosiasi atau alasan yang dapat diterima, dan menyiratkan bahwa debitur tidak berhak menyalahkan siapa pun jika tim lapangan datang untuk menarik kendaraan.
Tindakan penagihan yang dilakukan oleh BAF Bondowoso berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa penarikan benda jaminan (dalam hal ini, kendaraan) harus dilakukan secara sukarela oleh debitur atau melalui putusan pengadilan. Tindakan penarikan paksa oleh pihak leasing tanpa melalui proses hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Debitur yang bersangkutan merasa terintimidasi dan terancam dengan pesan-pesan yang dikirimkan oleh pihak BAF. Kasus ini kemudian viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak warganet yang mengecam tindakan BAF dan menilai bahwa perusahaan leasing tersebut telah bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangannya.
Kasus BAF Bondowoso ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali praktik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan leasing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan bertindak merugikan konsumen. Selain itu, perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai debitur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.
Praktik penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum oleh perusahaan leasing dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dan praktik bisnis yang sehat dapat ditegakkan. ('Bersambung')
sumber ; iwak
publikasi HR
Social Footer