SURABAYA, mediabhayangkara.id – Anggota DPD RI Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama M.E.I., memastikan dirinya akan terus memperjuangkan hak-hak kebutuhan dasar masyarakat Jatim.
Setidaknya ada empat kebutuhan mendasar masyarakat Jawa Timur yang menurut Senator Lia Istifhama harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat.
Kebutuhan pertama yang diperjuangkan Ning Lia, sapaannya, adalah perlindungan sosial dan pelayanan publik.
Pada aspek ini, Lia membeberkan bahwa DPD dan Ombudsman RI Jawa Timur bekerja sama membentuk Posko Pengaduan Bersama DPD-Ombudsman.
Posko bersama ini dibentuk untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistematis.
Selain itu, juga sebagai jembatan langsung dalam menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan dari masyarakat akar rumput. Beragam keluhan yang sering muncul mencakup isu-isu layanan publik mendasar seperti sengketa tanah, kualitas pendidikan, dan layanan kependudukan.
Kedua, bantuan akses kesehatan. Lia Istifhama konsisten memperjuangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Menurutnya, selama ini PBI JKN ditanggung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang cenderung lebih terbatas dibanding APBN.
"Tujuan utama perjuangan ini adalah meringankan beban APBD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) 100% di Jawa Timur. Juga, untuk memastikan seluruh warga memiliki akses kesehatan tanpa terkendala biaya," ungkap Lia Istifhama dalam keterangan resminya pada Senin (3/11).
"Saat ini, Jatim sebagai provinsi dengan populasi tertinggi kedua nasional, hanya menerima 15 juta PBI JKN, padahal total populasi sekitar 41,4 juta jiwa. Artinya, lebih dari setengah penduduk Jawa Timur belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah," bebernya.
Sebagai upaya penyelesaian, menurut putri KH Masykur Hasyim, pemerintah perlu meningkatkan jumlah penerima UHC dengan target memperluas cakupan layanan untuk 3 juta warga lagi.
"Sehingga, total warga yang tercover oleh UHC bisa mencapai sekitar 18 juta jiwa. Ini akan memungkinkan lebih banyak warga Jawa Timur, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai," imbuhnya.
Ketiga, pemaksimalan program sosial dan ekonomi. Salah satu program pemerintah yang disorot Lia adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi.
Ia mendorong perluasan cakupan program MBG yang dapat menjangkau seluruh lapisan sosial termasuk kelompok santri di pondok pesantren yang tersebar luas di Jawa Timur.
Selain itu, menurut Ning Lia, MBG juga dapat menjadi stimulus pemberdayaan ekonomi daerah.
"MBG memang program yang efektif untuk menanggulangi stunting karena ini bagian dari deep learning dan kontekstual learning agar dalam keseharian mereka memiliki preferensi konsumsi sesuai keterpenuhan gizi. Jangka panjangnya tentu sangat jelas, sebagai upaya efektif mereduksi angka stunting," papar Lia.
"Selain itu, MBG merupakan titik pangkal kuatnya budaya gotong royong lintas sektoral serta jejaring ekosistem UMKM. Secara jangka panjang, ini akan menjadi pintu keberdayaan ekonomi daerah," imbuhnya.
"Keberdayaan ekonomi daerah justru semakin tumbuh dengan adanya MBG. Hal ini disebabkan tatkala program pemberian MBG sangat ditunggu anak-anak, maka pemerintah pasti tersentuh untuk terus menjadikan ini program berkelanjutan. Akhirnya, akan terbangun upaya peningkatan pendapatan asli daerah," tuturnya lagi.
Keempat, pendidikan inklusif. Pelantun lagu Cinta Tani (2022) ini mendesak adanya penambahan kuota khusus disabilitas dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
Menurutnya, kebijakan ini perlu diambil untuk memastikan penyandang disabilitas juga mendapatkan akses dan kesempatan yang adil dalam menempuh pendidikan tinggi.
Sebagai anggota Komite III DPD RI yang membidangi kesejahteraan sosial, ini membuat Lia Istifhama merasa perlu untuk mendorong adanya perubahan kebijakan yang makin berdampak positif terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, terutama warga Jatim.
Inilah mengapa, ia akan terus mendorong adanya realisasi perubahan kebijakan agar masyarakat Jatim dapat sejahtera, sehat, berdaya, dan menjadi salah satu titik awal kesuksesan pemerintah dalam membangun kemajuan bangsa ke depan. (*/HR)
Social Footer