SURABAYA, mediabhayangkara.id – Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, kembali menyoroti dua isu penting di dunia pendidikan Indonesia: pemerataan sekolah inklusi bagi anak difabel dan ketimpangan kesejahteraan guru antar kementerian.
Dalam pernyataannya, Lia menegaskan perlunya kebijakan pendidikan inklusif yang berjenjang dan berkeadilan, agar siswa difabel dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan struktural.
“Jangan sampai anak-anak difabel bisa sekolah di SMP karena ada sekolah inklusi, tapi ketika mereka ingin lanjut ke SMA, ternyata tidak ada sekolah yang mendukung kebutuhan mereka,” ujar Lia, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, pendidikan inklusi tidak cukup hanya membuka akses di tingkat dasar, tetapi harus diiringi keberlanjutan program di setiap jenjang pendidikan, termasuk penyediaan tenaga pendidik terlatih dan sarana pembelajaran yang memadai.
“Pendidikan inklusi itu bukan sekadar akses, tapi keberlanjutan. Semua anak harus punya kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya,” tegasnya.
Selain soal inklusi, Lia juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru antara yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Guru di bawah Kemendikbud sudah sekitar 65 persen bersertifikasi, sementara guru Kemenag baru sekitar 30 persen. Ini ketimpangan serius yang harus diselesaikan,” ungkap Lia.
Menurutnya, perbedaan kesejahteraan ini dapat berpengaruh pada motivasi dan kualitas pendidikan nasional. Ia menilai pemerintah perlu memperlakukan semua guru secara setara, tanpa memandang instansi induk mereka.
“Guru Kemenag dan Kemendikbud sama-sama mendidik anak bangsa. Sudah seharusnya mereka mendapat penghargaan dan kesejahteraan yang setara,” tambahnya.
Sebagai anggota DPD RI yang fokus pada isu pendidikan dan kesejahteraan sosial, Lia menegaskan bahwa keadilan pendidikan bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga komitmen moral pemerintah dalam menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.
“Kalau ingin pendidikan yang berkeadilan, kebijakan harus berpihak pada manusia, bukan sekadar angka. Anak difabel, guru, semua mereka adalah bagian dari masa depan bangsa ini,” pungkasnya. (*/HR)
Social Footer