GRESIK, mediabhayangkara.id – Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TDA) oleh pemerintah pusat mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Salah satunya yakni anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama yang turut berharap pemerintah pusat untuk mengaji ulang kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu disampaikan Ning Lia sapaan Lia Istifhama saat kunjungan ke UPT SDN 13 Gresik, Rabu (19/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Ning Lia melihat secara langsung proses pendidikan inklusi dan beberapa anak yang sebelumnya dapat Penerima Bantuan Iursan (PBI) kini sudah tidak lagi karena pemotorngan TKD.
“Alokasi TKD Kabupaten Gresik terpotong Rp571 miliar bisa berpotensi mengancam kualitas layanan publik, terutama sektor pendidikan dan jaminan kesehatan bagi kelompok rentan,” kata Ning Lia.
Menurut Ning Lia, pemotongan TKD tidak hanya mengganggu stabilitas fiskal daerah, tetapi juga berdampak langsung pada layanan yang bersifat non-infrastruktur, terutama pendidikan inklusi yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan.
Putri KH. Masykur Hasyim itu mencontohkan di SDN 13 Gresik misalnya. Sekolah rujukan inklusi di Gresik itu terpaksa membatasi jumlah siswa berkebutuhan khusus (ABK) yang bisa diterima. Meski terdapat 28 hingga 40 ABK yang mendaftar setiap tahun, sekolah hanya mampu menampung lima siswa karena keterbatasan anggaran dan minimnya guru pendamping khusus.
Lia menilai, asumsi bahwa daerah memiliki dana mengendap di bank bukan alasan tepat untuk melakukan pemotongan TKD. Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus memiliki cadangan anggaran untuk kebutuhan tak terduga, seperti penanggulangan bencana alam.
“Tidak bisa semua daerah dipukul rata. Kepala daerah pasti berpikir bagaimana strategi agar jangan sampai di akhir tahun tidak ada dana untuk kondisi darurat,” ujar Lia Istifhama, senator terpopuler Jawa Timur versi ARCI.
Ning LIa menegaskan bahwa keberadaan dana mengendap bukan mencerminkan ketidakefisienan, tetapi bentuk kehati-hatian fiskal. Karena itu, kebijakan pemotongan TKD disebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata daerah.
Di sektor sosial, pemotongan TKD juga berdampak langsung pada jaminan kesehatan warga miskin. Salah satu kasus yang ditemukan di Gresik adalah seorang anak disabilitas berusia tujuh tahun yang sebelumnya ditanggung pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kini, anak tersebut tidak lagi tercover BPJS akibat keterbatasan anggaran.
“Implikasi pemotongan TKD sangat nyata. Warga yang sebelumnya sudah di-cover, kini terancam kehilangan jaminan kesehatan. Ini menjadi problem sosial kita bersama,” tegas Ning Lia.
Dengan potensi berkurangnya alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, Ning Lia yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menilai keputusan pemotongan TKD harus ditinjau ulang secara komprehensif oleh pemerintah pusat.
Ning Lia yang juga lulusan Doktor Managemen Ekonomi Islam (MEI) UINSA itu mendorong Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait untuk membuka ruang dialog dengan daerah, mengevaluasi ulang indikator penganggaran, serta menghindari kebijakan yang dapat mengorbankan kelompok rentan, terutama anak berkebutuhan khusus dan warga miskin.
“Meningkatkan kualitas SDM adalah pondasi negara. Jangan sampai pendidikan inklusi dan kesehatan masyarakat menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan,” pungkas putri KH Maskur Hasyim tersebut.
Sementara itu, Kepala SDN 13 Gresik, Sri Endriana, menjelaskan bahwa kebutuhan pendidikan ABK sangat kompleks, mulai dari tunarungu, tunagrahita, autisme, hingga disleksia. Namun, sejak 2013–2015, sekolah tidak lagi menerima BOS Pendamping ABK yang sebelumnya mencapai Rp115.000 per siswa.
“Pemindahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten juga membuat beberapa pos bantuan hilang. Sedangkan kami diwajibkan menerima inklusi namun tidak ada penganggaran BOS, padahal untuk menangani anak inklusi ini sangat dibutuhkan SDM dan fasilitas penunjang,” katanya. (*/HR)
Social Footer