LHOKSEUMAWE, mediabhayangkara.id – Laskar Panglima Nanggroe mengutuk keras dugaan aksi oknum TNI yang menyita bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Aceh. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kepantasan, mencederai nilai kemanusiaan, serta menunjukkan arogansi aparat bersenjata di tengah penderitaan rakyat.
Kecaman itu disampaikan Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf alias Bos Manyak, pada Ahad, 14 Desember 2025. Ia menyoroti dugaan keterlibatan oknum TNI di wilayah Korem 011/Lilawangsa yang diduga mengambil alih bantuan logistik tanpa prosedur resmi dan tanpa koordinasi dengan otoritas sipil.
“Ini tindakan tidak patut dan tidak berperikemanusiaan. Bantuan untuk korban banjir justru disita. Apa dasar kewenangan TNI melakukan itu?” tegas Manyak.
Menurutnya, saat banjir melanda dan rakyat berjibaku menyelamatkan diri, kehadiran negara nyaris tidak dirasakan. Akses jalan dan jembatan terputus berminggu-minggu, logistik terbatas, namun aparat baru terlihat ketika bantuan masyarakat mulai disalurkan.
“Saat rakyat timbul tenggelam diterjang banjir, peran negara dipertanyakan. Tapi ketika bantuan datang, justru terjadi penyitaan. Ini ironi yang menyakitkan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi sumber lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, dugaan penyitaan bantuan terjadi pada Jumat, 12 Desember 2025. Sejumlah oknum berseragam TNI disebut datang menggunakan kendaraan taktis dan mobil bak terbuka. Mereka diduga pertama kali mengambil bantuan logistik yang baru tiba di Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara.
Bantuan tersebut merupakan paket kemanusiaan untuk korban banjir yang dialamatkan kepada BPBD Aceh Utara, dengan nilai ditaksir mencapai sekitar Rp8 miliar. Setelah itu, rombongan oknum TNI disebut bergerak ke Pendopo Bupati Aceh Utara dan kembali mengambil bantuan tanpa izin, tanpa koordinasi, serta tanpa prosedur resmi.
Aksi tersebut sempat memicu ketegangan dengan petugas pengawal logistik dan pejabat penerima bantuan di pendopo. Salah satu pejabat yang disebut berada di lokasi adalah Firdaus Noezula, Komisaris BPMA, yang menurut saksi mata menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
Saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Firdaus enggan memberikan penjelasan rinci dan mengarahkan agar pertanyaan disampaikan kepada pihak yang berwenang di lingkungan Setdakab Aceh Utara. Ia tidak membantah maupun membenarkan informasi yang beredar.
Sumber lapangan menyebutkan, bantuan yang diambil tersebut kemudian dibawa dan diendapkan ke Gedung Eks KNPI Aceh Utara, yang diklaim sebagai bagian dari wilayah markas pihak tertentu. Dalam proses tersebut, muncul narasi dan kecurigaan yang mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan kelompok tertentu dan masa lalu konflik Aceh, tanpa dasar yang jelas.
Manyak menegaskan, bantuan tersebut murni bersifat kemanusiaan dan tidak boleh ditarik ke isu politik atau sejarah konflik.
“Ini bencana alam, bukan konflik bersenjata. Jangan stigmatisasi rakyat yang sedang menolong sesama,” tegasnya.
Atas peristiwa ini, Laskar Panglima Nanggroe mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Danrem 011/Lilawangsa dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan TNI dalam urusan sipil dan kemanusiaan.
“Jika ini dibiarkan, kepercayaan rakyat terhadap negara akan terus runtuh,” pungkas Manyak. (Red)
Social Footer