BOGOR, mediabhayangkara.id - Sejak akhir November 2025, wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilanda bencana ekologis berupa banjir besar dan tanah longsor. Bencana tersebut menimbulkan kerusakan signifikan serta korban jiwa dalam jumlah besar. Data sementara mencatat lebih dari seribu orang meninggal dunia, ratusan dinyatakan hilang, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi.
Rangkaian peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Bogor, yang saat ini menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta penataan lingkungan perlu dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan, sebelum bencana serupa terjadi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat sedikitnya 1.652 kejadian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Bogor berada dalam kondisi rawan, dengan potensi bencana yang terus meningkat apabila tidak diiringi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Bencana hidrometeorologi di Bogor tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam. Di baliknya, terdapat praktik eksploitasi sumber daya alam yang kerap dilegitimasi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Alih fungsi hutan, penyempitan sungai, serta hilangnya daerah resapan air—yang kemudian berubah menjadi kawasan industri, pertambangan, dan permukiman—menjadi faktor yang memperparah risiko bencana.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah hilir dan lereng menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Sementara itu, kelompok pemilik modal besar kerap berada di balik perlindungan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, bencana seolah menjadi siklus tahunan yang dinormalisasi, sementara akar persoalan terus diabaikan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan evaluasi dan peninjauan menyeluruh terhadap izin usaha serta pemanfaatan lahan, khususnya di kawasan hulu, daerah aliran sungai, dan wilayah rawan bencana. Izin yang terbukti merusak lingkungan harus dicabut, disertai dengan penegakan hukum lingkungan yang tegas dan adil. Tidak boleh ada impunitas bagi pelaku perusakan lingkungan, termasuk aparat maupun pejabat yang terlibat dalam praktik perizinan bermasalah.
Selain itu, penataan ulang kebijakan tata ruang harus mengedepankan keselamatan warga dan daya dukung lingkungan. Pembangunan tidak semestinya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, melainkan berbasis mitigasi bencana dan keadilan ekologis. Prinsip transparansi dan partisipasi publik juga perlu diperkuat dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, akademisi, serta kelompok sipil dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan lingkungan.
Pemerintah daerah juga berkewajiban memperkuat pendidikan dan literasi kebencanaan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen kesadaran kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan rakyat.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”
Momentum ini seharusnya menjadi ajakan bersama untuk menjaga Bogor agar tetap aman dan layak huni. Mahasiswa dan masyarakat perlu berdiri bersama mengawal kebijakan publik, demi terwujudnya Bogor yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan.
Tulisan : Alpriza Saputra
Ketua BEM Universitas IPWIJA
Koordinator Isu Pendidikan BEM se-Bogor
Social Footer