BOGOR, mediabhayangkara.id — Kinerja UPTD Wilayah 1 Bogor Disnaker Jabar kembali menuai sorotan tajam publik setelah muncul dugaan praktik “lempar bola panas” dalam menangani persoalan buruh PT. Surya Lestari Abadi (SLA).
Perusan ini bergerak senagai produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Gunung di Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang.
Diketahui, buruh di perusahaan tersebut mengeluhkan upah tidak layak serta ketiadaan jaminan BPJS, namun jawaban dari pihak pengawas justru menimbulkan tanda tanya besar.
Ketika awak media mencoba meminta klarifikasi, pegawai UPTD, Andri, malah mengarahkan wartawan untuk menemui Zaelani, seorang resepsionis yang hanya bertugas menerima tamu dan surat.
“Kepala UPTD-nya Pak Dandi nggak ada, saya di sini cuma resepsionis terima tamu yang antar surat saja,” ujar Zaelani di kantor UPTD Wilayah 1 Bogor, Jalan Jakarta-Bogor, Cibuluh, Selasa (20/1/2026).
Ironisnya, kewenangan penuh ada pada Kepala UPTD, namun saat dicari untuk dikonfirmasi, keberadaan Pak Dandi justru tidak jelas.
“Kepala UPT-nya nggak ada, sedang di kantor,” tambah Zaelani dengan jawaban yang membingungkan. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakteraturan dalam mekanisme pelayanan publik di tubuh Disnaker Jabar.
Dkonfirmasi teroisah, Andri selaku pengawas kembali berkomentar jika maksud pihaknya mengarahan media untuk bertemu resepsionis, untuk membuat janji pertemuan dengan kpala UPTD.
"Pak zaelani staf yang bertugas menerima tamu, bapak silahkan membuat janji dulu nanti dibantu untuk jadwal pertemuan," jelas Andri.
Aktivis Bogor Raya, Romi Sikumbang, menilai sikap UPTD Wilayah 1 Bogor sebagai bentuk nyata penghindaran tanggung jawab.
“UPT terkesan lempar bola sana-sini, seperti lepas kewenangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawas Disnaker seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, bukan justru bersembunyi di balik alasan birokrasi.
Sorotan publik pun semakin tajam. Kinerja pengawas Disnaker Jabar di wilayah Bogor dinilai tidak sesuai fungsi. “Jangankan mengawasi, penindakan saja terkesan lemah,” kritik Romi.
Kasus ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dan transparansi di tubuh Disnaker Jabar, khususnya UPTD Wilayah 1 Bogor.
Alih-alih memberikan solusi atas persoalan buruh yang mendesak, institusi ini justru memperlihatkan wajah birokrasi yang berbelit dan tidak responsif.
"Publik kini menunggu langkah tegas dari Disnaker Jabar untuk membuktikan bahwa lembaga ini benar-benar berpihak pada pekerja, bukan sekadar menjadi simbol tanpa fungsi," pungkasnya. (Red)
Social Footer