SURABAYA, mediabhayangkara.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, meminta pemerintah memberikan perlakuan yang setara bagi guru madrasah swasta di bawah Kementerian Agama agar memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi PPPK. Menurutnya, kebijakan pengangkatan ASN harus adil dan tidak diskriminatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Lia Istifhama setelah menerima aspirasi dari forum guru di bawah Kementerian Agama. Para guru madrasah swasta menyampaikan kegelisahan mereka terkait terbatasnya peluang menjadi PPPK, berbeda dengan guru honorer di madrasah negeri maupun guru di bawah Kementerian Pendidikan.
“Guru madrasah swasta juga mengabdi, mendidik, dan mencerdaskan anak bangsa. Negara tidak boleh membedakan hanya karena status lembaga atau kementerian,” tegas Lia Istifhama saat ditemui di kantornya di Surabaya, Kamis (08/01/26).
Ia menilai, selama ini guru madrasah swasta sering berada di posisi paling rentan. Selain kesejahteraan yang relatif rendah, peluang pengangkatan sebagai PPPK juga dinilai belum setara dengan guru honorer di sekolah negeri. Kondisi tersebut, menurut Lia, berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan nasional.
“Kalau kita bicara kualitas pendidikan, maka yang harus dilihat adalah kompetensi dan pengabdian guru, bukan sekadar status sekolahnya,” ujarnya.
Lia menegaskan bahwa pendidikan, baik di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, memiliki tujuan yang sama. Karena itu, kebijakan ASN dan PPPK seharusnya dirancang lintas kementerian dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa Jawa Timur memiliki jumlah madrasah swasta yang sangat besar dan menjadi tulang punggung layanan pendidikan di banyak daerah. Jika guru-guru madrasah swasta terus dikesampingkan dalam kebijakan PPPK, maka negara berisiko melemahkan fondasi pendidikan keagamaan.
“Ini bukan sekadar soal status kepegawaian, tapi soal penghargaan negara terhadap pengabdian guru,” kata Lia.
Sebagai senator daerah, Lia Istifhama menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut ke tingkat nasional. Ia berjanji mendorong pemerintah pusat agar membuka peluang PPPK yang setara bagi guru di bawah Kementerian Agama, termasuk guru madrasah swasta.
“Saya akan kawal agar pemerintah memperlakukan sama guru di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kesempatan menjadi PPPK harus adil,” pungkasnya. (*/H
Social Footer