SURABAYA, mediabhayangkara.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar tidak lagi dibatasi hanya untuk sektor kesehatan dan program yang berkaitan langsung dengan petani tembakau. Menurutnya, pembatasan tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.
Adhy Karyono menyampaikan bahwa alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan di Jawa Timur saat ini sudah relatif penuh. Karena itu, ia menilai perlu ada fleksibilitas kebijakan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor lain yang juga strategis, seperti pendidikan, sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan infrastruktur daerah.
“Kalau untuk kesehatan, DBHCHT di Jawa Timur sudah sangat optimal. Bahkan bisa dikatakan penuh. Maka ke depan, kami berharap tidak ada lagi pembatasan bahwa DBHCHT hanya boleh untuk kesehatan dan petani rokok saja,” ujarnya dalam pertemuan bersama anggota DPD RI asal Jawa Timur di kantonya, Kamis (08/01/2026).
Ia menegaskan, perluasan penggunaan DBHCHT justru akan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pendidikan, misalnya, masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, termasuk untuk peningkatan kualitas sarana-prasarana dan kesejahteraan tenaga pendidik. Begitu pula sektor sosial dan infrastruktur yang beririsan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil cukai.
Menanggapi hal tersebut, Senator DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tingkat pusat. Ia menilai, regulasi terkait DBHCHT memang perlu ditinjau ulang agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
“Manfaat DBHCHT akan jauh lebih besar jika penggunaannya tidak dibatasi hanya pada sektor kesehatan. Pendidikan, sosial, dan infrastruktur juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat. Ini yang akan kami kawal dan perjuangkan,” tegas Lia Istifhama.
Menurutnya, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penerima DBHCHT terbesar memiliki kepentingan besar agar dana tersebut benar-benar berdampak luas. Ia juga menekankan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah penghasil cukai, sehingga dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Ning Lia Istifhama menambahkan, DPD RI memiliki peran strategis untuk menjembatani aspirasi daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam hal evaluasi regulasi fiskal. Ia memastikan, isu perluasan pemanfaatan DBHCHT akan menjadi salah satu perhatian serius yang akan dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional. (*/HR)
Social Footer