NGAWI, mediabhayangkara.id — Sejumlah guru menyampaikan keluhan serius terkait perlakuan yang dinilai tidak adil antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Aspirasi itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan senator muda Jawa Timur, Lia Istifhama, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Rabu (07/01/2026).
Dalam forum tersebut, para guru madrasah dan sekolah keagamaan mengaku merasakan ketimpangan kebijakan yang berlangsung cukup lama. Ketimpangan itu tidak hanya menyangkut program pendidikan, tetapi juga dukungan anggaran serta pengelolaan sumber daya amanusia aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu isu yang mengemuka adalah soal akses program pendidikan. Para guru menilai banyak program strategis pemerintah lebih berpihak pada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. “Kuota KIP lebih banyak mengalir ke sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Padahal madrasah juga melayani siswa dari keluarga kurang mampu,” ungkap salah seorang guru dalam pertemuan tersebut.
Selain KIP, ketimpangan juga terlihat pada fasilitas penunjang pembelajaran. Sekolah di bawah Dinas Pendidikan dinilai lebih mudah mengakses program penguatan sekolah unggul, seperti bantuan perangkat digital dan smart TV. Sementara itu, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama disebut jarang mendapatkan perlakuan serupa.
“Madrasah juga ingin mencetak SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Tapi tanpa dukungan program yang setara, kami tertinggal,” keluh para guru.
Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Lia Istifhama menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa pendidikan, apa pun naungan kementeriannya, memiliki tujuan yang sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, tidak boleh ada diskriminasi kebijakan hanya karena perbedaan struktur kelembagaan.
“Aspirasi ini akan saya kawal. Tidak boleh ada kesenjangan kebijakan antara pendidikan di bawah dua kementerian. Negara harus hadir secara adil,” tegas Ning Lia.
Keluhan lain datang dari aspek tata kelola SDM. Royhanna Sayyidah, salah satu guru yang hadir, menyebut perlakuan tidak adil juga dirasakan dalam sistem kepegawaian. Ia mencontohkan, penyederhanaan birokrasi di kementerian lain sudah menghapus eselon V dan menyisakan hingga eselon IV. Namun, di lingkungan Kementerian Agama, struktur eselon V masih berlaku.
“Kondisi ini menghambat jenjang karier ASN di bawah Kementerian Agama. Kami merasa tertinggal dalam reformasi birokrasi,” ujar Royhanna.
Ning Lia menilai persoalan ini harus dilihat secara komprehensif, tidak parsial. Ia berjanji akan membawa isu ketimpangan program pendidikan dan pengelolaan SDM tersebut ke tingkat pusat agar menjadi bahan evaluasi lintas kementerian.
“Kalau kita bicara keadilan pendidikan, maka kebijakannya juga harus setara. Madrasah dan sekolah umum sama-sama aset bangsa,” pungkasnya.
Pertemuan itu menjadi ruang artikulasi penting bagi para pendidik madrasah di Ngawi, sekaligus membuka harapan baru agar kebijakan pendidikan nasional ke depan lebih inklusif dan berkeadilan. (*/HR)
Social Footer