Surabaya, mediabhayangkara.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan strategis yang disampaikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Tuntutan tersebut dinilai sangat mendesak karena menyangkut keberlangsungan rumah sakit swasta di Indonesia, khususnya di tengah perubahan kebijakan pembiayaan dan standar layanan kesehatan nasional.
Ketua PERSI Jawa Timur, dr. Bangun Trapsila Purwaka, mengungkapkan terdapat tiga persoalan utama yang saat ini meresahkan rumah sakit swasta. Ketiga isu tersebut hingga kini belum memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam operasional rumah sakit.
Masalah pertama adalah penerapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Menurut dr. Bangun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kesiapan rumah sakit. “Jika seluruh rumah sakit dipaksa mengikuti standar KRIS tanpa tahapan yang realistis, maka banyak rumah sakit, terutama swasta dan keagamaan, berisiko tidak mampu bertahan dan akhirnya tutup,” ujarnya.
Ia menilai standar tersebut membutuhkan penyesuaian bertahap serta dukungan regulasi yang adil.
Persoalan kedua menyangkut rumah sakit berbasis kompetensi. Hingga saat ini, kata dr. Bangun, regulasi mengenai pengelompokan dan penilaian kompetensi rumah sakit belum diatur secara detail. Ketiadaan juklak dan juknis menyebabkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. “Kami belum memiliki acuan teknis yang jelas tentang bagaimana kompetensi rumah sakit diukur dan diterapkan, padahal kebijakan ini berdampak langsung pada layanan dan pembiayaan,” jelasnya.
Isu ketiga adalah penerapan iDRG (Indonesia Diagnosis Related Groups) sebagai sistem pembayaran layanan rumah sakit. Menurut PERSI, skema iDRG belum disertai aturan teknis yang matang, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola rumah sakit. “Tanpa juklak dan juknis yang jelas, iDRG justru berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu stabilitas rumah sakit swasta,” kata dr. Bangun saat bertemu anggota DPD RI di kantornya, Selasa (06/01/2026).
Atas kondisi tersebut, PERSI secara resmi meminta Senator Lia Istifhama untuk memperjuangkan aspirasi rumah sakit swasta di tingkat nasional. Menanggapi hal itu, Lia Istifhama menegaskan bahwa suara rumah sakit, khususnya yang melayani masyarakat luas, harus menjadi perhatian serius pembuat kebijakan.
“Saya akan membawa dan memperjuangkan aspirasi PERSI agar kebijakan kesehatan berpihak pada keberlanjutan layanan, keadilan, dan kemanusiaan,” tegasnya saat berkunjung ke rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, Selasa (06/01/2026).
Ia berharap pemerintah dapat segera menyusun regulasi yang jelas, partisipatif, dan realistis agar transformasi sistem kesehatan nasional tidak justru melemahkan rumah sakit yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. (*/HR)
Social Footer