Jakarta, mediabhayangkara.id — Wacana iuran keanggotaan Indonesia sebesar sekitar Rp16,7 triliun dalam Board of Peace (BoP) memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi membantu forum internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sementara kondisi ekonomi dan sosial di negara penggagasnya sendiri dinilai masih menghadapi banyak persoalan.
Isu tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius dinamika pro dan kontra terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menurut Ning Lia, perbedaan pandangan di tengah masyarakat harus dijadikan bahan pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.
“Pro dan kontra yang berkembang tidak bisa hanya dilihat dari sisi dukungan. Suara yang menolak juga perlu dibaca sebagai bagian dari aspirasi publik dalam sistem demokrasi,” ujar Ning Lia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ning Lia yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menilai, respons publik tersebut berkaitan erat dengan posisi strategis Indonesia di mata internasional, khususnya dalam isu perdamaian pascakonflik Palestina yang selama ini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia.
Ning Lia menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace tidak boleh mengaburkan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya petisi di platform Change.org yang mendesak Presiden Prabowo menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace. Menurut Ning Lia, petisi tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap rekam jejak dan kebijakan luar negeri Donald Trump yang selama ini kerap menuai kontroversi.
“Petisi ini harus dibaca sebagai sinyal aspirasi publik. Apalagi inisiator Board of Peace memiliki catatan kebijakan luar negeri yang sering memicu perdebatan dalam konflik global,” tegas putri ulama besar KH Maskur Hasyim itu.
Ning Lia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang setiap masukan yang berkembang sebelum mengambil keputusan strategis.
“Tujuannya agar setiap langkah diplomasi Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi, nilai kemanusiaan, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif,” pungkasnya.
Ning Lia menilai, kondisi keuangan Indonesia saat ini masih terbatas, terlebih pemerintah tengah melakukan berbagai efisiensi anggaran untuk menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perempuan yang tertarik dengan isu Timur Tengah itu juga mengusulkan agar bantuan terhadap Palestina dilakukan secara bertahap. Menurutnya, anggaran sebesar itu tergolong sangat besar dalam sejarah diplomasi Indonesia. Dana tersebut setara dengan iuran Indonesia selama 500 tahun untuk Sekretariat ASEAN atau sekitar 50 tahun iuran keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp16,7 triliun sebagai iuran permanen Board of Peace.
Dino menyarankan agar Indonesia cukup menjadi anggota biasa terlebih dahulu sambil mencermati arah, tujuan, serta akuntabilitas forum tersebut.
“Sebaiknya kita menjadi anggota biasa dulu. Kita lihat dulu Board of Peace ini arahnya ke mana dan apakah benar-benar berpihak pada Palestina,” ujarnya dalam keterangan video, Sabtu (31/1/2026).
Selain itu, Dino mengingatkan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah mendesak, termasuk penanganan pascabencana di sejumlah wilayah seperti banjir dan longsor di Sumatera.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi. Pemerintah juga perlu menyiapkan dana cadangan darurat untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim,” tandasnya. (*/HR)
Social Footer