KOTA MALANG, mediabhayangkara.id – DPC PDI Perjuangan Kota Malang menggelar sosialisasi bertajuk “Momentum Bulan Ramadan 1447 H/2026 M” di Kantor DPC, Jalan Panji Suroso 5C, Polowijen, Blimbing, Senin (23/2/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 hingga 18.00 WIB itu menjadi ajang konsolidasi kader sekaligus forum pembahasan isu strategis kesejahteraan masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Sri Untari Bisowarno, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim. Acara diikuti jajaran pengurus DPC, PAC, ranting, anak ranting, serta anggota Fraksi DPRD Kota Malang, kemudian ditutup dengan buka puasa bersama.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dalam sambutannya menegaskan pentingnya partai hadir secara nyata di tengah masyarakat, terlebih pada momentum Ramadan yang sarat nilai solidaritas dan kepedulian sosial.
Ia mengajak seluruh struktur partai melakukan refleksi atas peran politik yang dijalankan. Menurutnya, keberadaan partai harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aspirasi dari tingkat bawah, mulai ranting hingga DPC, harus menjadi pijakan utama dalam setiap perjuangan kebijakan di lembaga legislatif.
“Partai tidak boleh terputus dari akar rumput. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan secara konsisten di ruang-ruang kebijakan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, perhatian tertuju pada isu penonaktifan sekitar 1,4 juta warga Jawa Timur dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Pemutakhiran data kepesertaan secara nasional disebut berdampak pada hilangnya status bantuan iuran bagi jutaan warga, termasuk di Jawa Timur.
Sri Untari menyatakan persoalan tersebut harus disikapi serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Sebagai komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, Komisi E DPRD Jatim, kata dia, terus mendorong verifikasi dan validasi ulang data agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak akibat persoalan administratif.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mencegah kekosongan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak. Struktur partai di tingkat bawah, lanjutnya, diharapkan aktif menyerap laporan masyarakat dan membantu proses pengawalan data.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi forum penyamaan persepsi antara struktur partai dan anggota legislatif, sekaligus penguatan soliditas kader menjelang agenda sosial dan politik ke depan.
Melalui penguatan isu kebangsaan, kerukunan, serta perhatian terhadap persoalan kesejahteraan seperti PBI JKN, DPC PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat kecil ke dalam kebijakan publik. (ttk)
Social Footer