Surabaya, mediabhayangkara.id — Upaya memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara terus didorong melalui komunikasi yang konstruktif. Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., S.Sos., S.H.I., M.E.I., menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Jawa Timur di Kantor DPD RI Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, H. Amir Amrozi selaku Ketua LDII, H. Dzulkifli Purnomo DPW LDII Jawa Timur, H. Naditya Sekretaris, Towi Bendahara, H. M. Fauzan Wakil Ketua, H. Ach. Kholil Wakil Ketua, Dr. Dewi Ilma A., M.Pd.I Wanita LDII, Ir. Eni Santoso, M.T. DPW LDII Jawa Timur, Prof. Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes. Wanita LDII, Rogyan Warga LDII, Erna RS Haji Ali Zuhri Wanhad, dan Mayone Wasyitan Al Fauzi LINES DPW LDII Jawa Timur.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi kelembagaan sekaligus membuka ruang diskusi strategis terkait penguatan program pembinaan masyarakat. Audiensi ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah wilayah LDII Jawa Timur yang menekankan pentingnya memperluas komunikasi dengan pemerintah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif tersebut, berbagai gagasan disampaikan untuk memperkuat kontribusi organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan karakter masyarakat, pembinaan keluarga, serta pemberdayaan sosial berbasis nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.
Ketua DPW LDII Jawa Timur menyampaikan bahwa pihaknya memiliki sejumlah program yang selama ini berfokus pada pembinaan generasi, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas masyarakat. Program-program tersebut diharapkan dapat memperoleh dukungan dan fasilitasi agar implementasinya semakin luas dan berdampak nyata.
Ia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan bangsa. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dinilai menjadi langkah penting agar berbagai program sosial dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama menuturkan bahwa DPD RI memiliki fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah. Meski tidak memiliki kewenangan penganggaran langsung seperti DPR RI, peran DPD tetap vital dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat agar dapat terhubung dengan kebijakan nasional.
Lia menjelaskan bahwa DPD RI berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki program pembinaan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
“DPD RI hadir sebagai penghubung aspirasi masyarakat. Kami siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah, kementerian, maupun pemangku kepentingan lainnya agar program pembinaan masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Selain membahas sinergi program sosial, dialog juga mengangkat dinamika keislaman yang berkembang di tengah masyarakat. Diskusi tersebut menyoroti berbagai isu global yang memengaruhi persepsi publik, termasuk tantangan menjaga stabilitas sosial di tengah beragam narasi yang berkembang.
Dalam suasana dialog yang terbuka dan empatik, para peserta audiensi sepakat bahwa penguatan nilai moderasi beragama menjadi langkah penting dalam menjaga harmoni sosial. Pendekatan yang mengedepankan edukasi, dialog, dan toleransi dinilai mampu mencegah potensi konflik yang dapat memecah persatuan umat.
Pertemuan tersebut juga membahas konsep Board of Peace sebagai pendekatan strategis dalam membangun komunikasi sosial yang damai dan inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya nilai perdamaian, dialog, serta moderasi dalam menyikapi perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Board of Peace dipandang sebagai wadah komunikasi yang mendorong berbagai pihak untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sosial serta menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Lia Istifhama menegaskan bahwa penguatan nilai perdamaian harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Audiensi tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu membuka peluang besar dalam membangun masyarakat yang lebih kuat secara sosial maupun spiritual. Dengan komunikasi yang terjalin secara berkelanjutan, diharapkan berbagai program pembinaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi bangsa dan negara. (HR)
Social Footer